Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Kebeneran nih, waktu itu saya ada presentasi. Nah pas hari H nya, bahan presentasi saya nggak kebawa #curcol. Oleh karena itu, boleh deh saya bagi-bagi bahan.

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia adalah kehidupan politik dengan menggunakan sistem pemerintahan rakyat yang mencontoh negara-negara barat.

Ciri-ciri demokrasi liberal adalah seringnya bergabtinya kabinet (badan atau pemenrintahan yang terdiri dari atas paramenteri). Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak.

Demokasi liberal sudah mulai di Indonesia sejak dikeluarkannya Maklumat (Pemberitahuan) wakil presiden dan Maklumat Pemerintah Repubulik Indonesia yaitu pada tanggal 3 November 1945, dan berkembang mulai tahun 1950 – 1959.

Dari tahun 1950 – 1959 terdapat 7 kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun.

Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Parlementer :

1. Kabinet Natsir (7 September 1950 – 21 Maret 1951)
2. Kabinet Soekiman (27 April 1951 – 23 Febuari 1952)
3.  Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953
4.  Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)
5.  Kabinet Burharudin Harahap
6.  Kabinet Ali II (24 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Tapi dalam masa demokrasi liberal terdapat kemelut yaitu keadaan berbahaya & prestasi dalam berpolitik.

·         Ketidaksetabilan pemerintah akibat persaingan antarpartai politik.

Partai-partai politik Indonesia saling berebut untuk menguasai pemerintahan, saling menghambat satu dengan yang lain, dan tidak ada persatuan di antara mereka karena politik merupakan taktik atau cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan (POLITIK ITU KEJAM).

Oleh karena itu, presiden Soekarno mengadakan sidang besar bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin partai di Istana Merdeka pada tanggal 21 Febuari 1957 yang berisi : “Dalam suasana kehidupan politik yang semakin buruk, yaitu di tandai dengan meluasnya pemberontakan- pemberontakan di daerah dan tidak tercapainya pemerintahan yang stabil, meskipun telah dilakukan pemilihan umum.” Konsepsi Presiden Soekarno ini dikenal dengan nama “Konsepsi Presiden”.

·         Penanggulangan Keamanan

o    Ganguan keamanan dari luar negeri

Salah satu ganguan keamana dari luar adalah upaya Belanda membentuk negara-negara federal Belanda di Indonesia. Selain itu Belanda juga ikut campur bahkan mendalangi gerakan pemberontakan.

o    Ganguan kemanan dari dalam negeri :

§  Pemberontakan Kahar Muzakar

§  Pemberontakan di Jawa Tengah

§  Pemberontakan di Aceh

§  Peristiwa 17 Oktober 1952

§  Peristiwa 27 Juni 1955

§  Dan lain-lain

·         Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu program kabinet, tetapi karena umur kabinet pada umumnya singkat program itu sulit dilakukan. Dalam masa liberal, PEMILU diikuti oleh puluhan partai, organisasi maupun perseirangan.